PT Toba Pulp Lestari Bantah Isu Penculikan, Itu Hoaks

SUMUT-Manajemen PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk. membantah keras informasi yang beredar melalui media sosial terkait dugaan penculikan terhadap 6 anggota masyarakat. dan informasi tersebut tidak benar alias hoaks

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Perseroan serta pernyataan resmi dari hasil konferensi pers yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Simalungun pada tanggal 22 Juli 2024, bahwa telah terjadi penangkapan terhadap 5 (lima) orang terduga pelaku tindak kekerasan yang menimbulkan jatuhnya korban. 

Baca juga: Tony Rosyid: Terkait Kasus Dirut Sarana Jaya, Anies Ingin Semua Transparan dan Tuntas

"Informasi yang kami peroleh dari konferensi pers pihak kepolisian tersebut, juga menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan adanya penculikan adalah sama sekali tidak benar dan menyesatkan, "tegas Anwar Lawden SH, Direktur dan Sekretaris Perseroan PT Toba Pulp Lestari dalam konferensi persnya, Rabu 24 Juli 2024 dal

Sebagaimana dijelaskan dalam konferensi pers telah terjadi tindak pidana berupa tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap seorang bernama Samuel Sinaga. Atas tindakan tersebut, kejadian ini dilaporkan kepada pihak Kepolisian, yang kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana tersebut pada tanggal 22 Juli 2024. 

Baca juga: Soal Pungli dan Lainnya di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar, Joel Sinaga: Semua itu tanggungjawab Kalapasnya

"Kami juga menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan Perseroan TPL mengerahkan 50 orang dengan mengendarai 2 unit mobil security dan truck colt diesel pada kejadian tersebut adalah sama sekali tidak benar dan menyesatkan.” tambah Anwar Lawden SH. 

"Kami sedang mempelajari dan mendalami apakah akibat dari pemberitaan yang tidak benar dan menyesatkan itu juga telah memicu kemarahan dari orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga pada saat yang bersamaan, Perseroan mengalami kejadian pembakaran Mess, Tower Internet, dan Pengrusakan Kamera CCTV yang diduga dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian kami meminta kepada pihak-pihak tertentu untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak benar dan mencoba menggiring opini publik yang menyesatkan. Terkait hal ini, tentu kami akan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan, " tegas Anwar.

Baca juga: Diduga Terindikasi Korupsi, Aktivis Anti Korupsi Desak Penegak Hukum Periksa Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa di Desa Selat Besar Kecil

Perlu ditegaskan bahwa peristiwa ini adalah tindak pidana yang sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan pihak yang berwajib. Perseroan menghimbau semua pihak untuk taat pada proses hukum yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan beroperasi secara professional dan berkelanjutan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku merujuk kepada izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) SK. 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 Jo. SK. 1487/Menlhk/Setjen/HPL. 0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, "papar Anwar.

Baca juga: Kendaraan Masuk Pelabuhan Ambarita Dikutip 5000 "Pungguna Jasa Penyeberangan Mengeluh, Antri Kok Bayar

Perseroan juga memberikan kontribusi dan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan operasional dan program CD/CSR Perseroan. Sekitar 80% karyawan TPL merupakan putra/putri daerah dari sekitar wilayah operasional Perseroan.

Perseroan menghormati keberadaan masyarakat adat di seluruh wilayah operasional dan berkomitmen untuk mengedepankan dialog terbuka guna mencari solusi damai dalam menghadapi setiap tantangan isu sosial tanpa melakukan aksi yang dapat merugikan para pihak. 

Baca juga: Pemindahan Bandar Narkoba Asal Rutan Kabanjahe Dari Lapas Narkotika Siantar Bakal Berbuntut Panjang

"Terhadap isu masyarakat adat di wilayah operasional TPL, Perseroan terus berupaya melakukan dialog dengan berbagai pihak terkait dalam mencari solusi terbaik melalui pola kemitraan yang menguntungkan semua pihak, "jelas Anwar. 

TPL juga berharap agar pemerintah dapat menjamin keberlangsungan izin investasi, izin kehutanan, dan izin operasional Perseroan. Demikian juga diharapkan dapat membantu melakukan mediasi dalam penyelesaian konflik secara win-win solution bagi Perseroan dengan masyarakat serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana.